Contoh Makalah PRAKTEK PERADILAN (Hukum Acara Pidana dan Tahap-Tahap Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri )

Makalah

NUR RAHMAH
04020130234
C2



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2015

A.    Latar Belakang

Oleh sebab itu, makalah ini disusun untuk memberikan wawasan kepada pembaca untuk mengetahui seperti apa itu Hukum Acara dan tahap-tahap dan tata cara siding perkara pidana di Pengadilan Negeri . Selain dari fungsinya untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Peradilan. Karena Hukum Material dalam penegakannya tidak terlepas dari alat untuk menegakkannya, yaitu Hukum Acara, baik Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Peradilan dapat berjalan dengan berpedoman pada sumber Hukum Acara. Sebab bila tidak ada Hukum Acara, maka amburadullah peradilan itu, karena tidak memiliki pedoman untuk menegakkan isi Hukum Materialnya.

B.    Tujuan

 
Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia, semoga makalah ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai:
1.      Hukum Acara Pidana dan proses yang ada di dalamnya.
2.      Tahap-tahap dan tata cara siding perkara pidana di Pengadilan Negeri

C.  Rumusan Masalah

 
a.    Apa Fungsi Hukum Acara Pidana?
b.     Apa sumber Hukum Acara Pidana ?
c.    Apa saja Asas-asas Hukum Acara Pidana ?
d.     Apa Sifat Hukum Acara Pidana ?
e.    Apa Hak Tersangka dan Terdakwa ?
f.  Apa Sifat pemeriksaan ?
g.    Apa Subjek-subjek dalam Hukum Acara Pidana ?
h.    Apa saja jenis Alat-Alat Bukti ?
i.    Bagaimana Beracara Pidana ?
j.    Apa Tahap-Tahap dan Tata Cara Persidangan Perkara Pidana  di Pengadilan Negeri ?




A.    Fungsi Hukum Acara Pidana

 

B.    Sumber-sumber Hukum

1.      Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3.      Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4.      Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
5.      Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6.      Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
7.      Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
8.      Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan
9.      Yurisprudensi
10.   Doktrin atau pendapat para ahli hukum

C.    Asas-asas Hukum Acara Pidana


D. Sifat Hukum Acara Pidana


E.    Hak Tersangka dan Terdakwa

Tersangka dan terdakwa mempunyai hak-hak, antara lain:
1.      Hak segera diperiksa dan di adili
2.      Hak untuk mengetahui dengan jelas tentang yang di sangkakan atau di dakwakan
3.      Hak untuk memberikan keterangan secara bebas
4.      Hak mendapat juru bahasa
5.      Hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan
6.      Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum secara Cuma-Cuma bagi terdakwa hukuman mati
7.      Hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
8.      Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang di tahan
9.      Hak untuk diberithukan kepada keluarganya guna kepentingan pekerjaan/keluarga
10.  Hak untuk di kunjungi sanak keluarganya
11.  Hak untuk berhubungn surat menyurat
12.  Hak mengajukan saksi ahli
13.  Hak tidak dibebani pembuktian
14.  Hak mengajukan upaya hukum

F.    Sifat pemeriksaan


G.    Subjek-subjek dalam Hukum Acara Pidana

Subjek-subjek hukum dalam acara pidana, antara lain:
1.      Penyelidik dan penyidik (kepolisian)
2.      Penuntut umum (kejaksaan)
3.      Hakim (pengadilan)
4.      Tersangkdilan yang diperiksa
5.      Penasihat hukum/pembela
6.      Panitera sidang
7.      Eksekutor putusan pengadilan (kejaksaan)

H.    Alat-alat Bukti

Tentang alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Pasal tersebut menentukan bahwa alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah
1.      Keterangan saksi
2.      Keterangan ahli
3.      Surat
4.      Petunjuk
5.      Keterangan terdakwa
6.      Novum (bukti-bukti baru, dalam pengajuan PK)
7.      Kasus-kasus aktual, seperti kasus PK Tomy yang ditolak.

I.    Tahapan Beracara Pidana

Berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum pidana, ada beberapa tahapan antara lain penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian negara RI, penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum, pemeriksaan terdakwa oleh hakim persidangan, serta pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim oleh jaksa penuntut umum.


J.    Tahap-Tahap dan Tata Cara Persidangan Perkara Pidana  di Pengadilan Negeri    

 
Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana  di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP(UU.No. 8 tahaun 1981).
Dalam garis besarnya dalam proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di pengadilan Negri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap sebagai berikut:

1.    Sidang pertama :

 
Pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh hakim/majelis hakim,sidangng pemeriksaan perkara pidana di buka,adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

HAKIM/MAJELIS HAKIM MEMASUKI RUANGAN SIDANG

 
1)    Hakim ketua kepada penunut umum apakah terdakwa sudah siap di hadirkan pada sidang hari ini,jika penuntut umum tidak dapat meng hadirkan pada sidang hari ini maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan di tetapkan dengan perintah ke penuntut umum supay a memanggil dan menghadap terdakwa.

2)    Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa di pnggil masuk.

3)    Petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

4)    Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
a)      Apakah terdakwa dalam keadaan sehatdan siap mengikuti persidangan.
b)      Identitas terdakwa (nama,umur,alamat,pekerjaan dll)
Selanjutnya hakim mengingatka pada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang di dengar dandilihatnya dalam sidang ini.

5)  Hakim bertanya apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.

a)      Jika terdakwa tidakdidampingi penasehat hukum,maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum,selanjutnya hakim member I kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut :

• Menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum (maju sendiri).
• Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum agar mendampinginya secara Cuma-Cuma.
• Meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasehaat hukumnya sendiri.

b)      Jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum,maka proses selanjutnya  adalah:

• Hakim menanyakan kepada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa.
• Hakim memita penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu ijin praktek pengacara/advokat.
• Setelah hakim ketua mengamati surat kuasa dan karrtu ijin praktek tersebut lalu hakim  ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum.

PEMBACAAN SURAT DAKWAAN

 
PENGAJUAN  EKSEPSI (keberatan)

 

2)      Eksepsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi:
a)    Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkitan dengan kompetensi absolute / relative)
b)    Dakwaan tidak dapat diterima ( dakwaan dinilai kabur/obscuar libelli)
c)    Dakwaan harus di batalkan (karena keliru,kadaluwars/nebis in idem.

3)    Tata caranya:pertama tama hakim bertanya kepada terdakwa dan member kesempatan untuk menanggapi,selanjutnya kesempatan kedua diberrikan kepada penasehat hukum.

4)    Apabila terdakwa/penasehat hukumnya tidak membei tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi,maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

5)      Apabila tardakwa/penasehat hukumnya mengajukan eksepsi,maka hakim bertanya apakah,apakah telah siap unuk mengajukan eksepsi.

6)      Apabila terdakwa/penasehathukum belum siap,maka hakim ketua menyatkan  sidangdi tunda untuk member kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya

7)      Apabila terdakwa /penasehat hukum telah siap mengajukan eksepsi maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.

8)      Pengajuan eksepsi bisa di ajukan secara lisan maupun tertulis.

9)      Apabila eksepsi di ajukan secara tertulis,maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya di serahkan pada penuntut umum.

10)    Tata cara pennuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku pula bagi  terdakwa/penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi.

11)   Eksepsi dapat di ajukan oleh penasehat hukum saja atau di  ajukan oleh terdakwa sendiri ,atau kedua-duanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing.

12)   Apabila terdakwa dan penasehat hukum masing – masing akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama akan di berikan kepada terdakwa terrlebih dahulu untuk mengjukan eksepsinya setelah itu baru penasehat hukumnya.

13)   Setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa/penasehat hukum,hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengjukan tanggapan atas eksepsi (replik)tersebut;

14)   Atas tanggapan trsebut hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (duplik);

15)   Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut ,selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mepertimbangkan dan menyusun putusan sela;

16)   Apabila hakim/majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah /sederhana,maka sidang dapat di skors selama beberapa waktu(menit)untuk menentukan putusan sela.

17)   Tata cara skorsing sidang ada dua macam :
I.    Majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim,sedangkan penuntut umum,terdakwa/penasehat hukum sera pengunjung sidang tetap tinggal di tempat.
II.    Hakim ketua memppersilahkan semua yang hadir di persidangan tersebut supaya keluar dari ruang sidang,selanjutny petugas menutup pintu ruang sidang dan majelis hakim merundingkan itusanseladalam ruangan sidang(cara ini yang paling sering di pakai);

18)   Apabila hakim /majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempertimbangan putusan sela tersebut,maka sidang dapat di tunda untuk mempersiapkan putusa sela yang akan di bacakan pada harisidang berikutnya.

PEMBACAAN/PENGUCAPAN PUTUSAN SELA

 
1)      Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka sidang kembali,hakim ketua   menjelaskan kepada para pihak yang hdir dipersidangsn bahwa acara selanjutnya pembacaan putusan sela.

2)      Model putusan sela ada dua macam:

 I.    Tidak dibuat secara khusus,biasnya untuk putusan sela pertimbangannya sederhana,hakim/majelis  hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan,selanjutnya putusan tersebut di catat dalam berita acara persidangan dan nantinya akan di muat dalam putusan akhir.
 II.    Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan.

3)       Tata caranya adalah :putusan sela tersebut di bacakan oleh hakim ketua sambil duduk di kursinya.apabila naskah putusan sela tersebut panjang ,boleh dibaca secara bergantian dengan hakim anggota.pembacaan amar putusan di akhiri dengan ketokan palu(1 kali),

4)      Kemudia hakim ketua menjelaskan seperlunya mengeni garis besar isi putusan sela sekali gus menyampaikn hak penuntut umum ,terdakwa/penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.

2.    Sidang pembuktian
Apabila hakim/majellis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang di ajukan.
Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletak disamping kanan penasehat hukum,selanjutmya prosedur dan tata cera pembuktian adalah sebagai berikut:

a)      Pembuktian oleh jaksa penuntut umum

1)      Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi A charge)

a.    Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah sudah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari  ini.

b.      Apabila penuntut umum telah siap,maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang kedaam ruang sidang.

c.       Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban setelah itu baru saksi yang lain yyang di pandang relevan dengan tujuan mengenai tindak piadana yang di dakwakan.

d.      Tata cara pemeriksaan saksi:

1.      Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan di periksa.

2.      Petugas membawa saksi keruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan.

3.      Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:

•    Identitas saksi (nama,umur,alamat,pekerjaan,agama dll)
•    Apakah saksi kenal dengan terdakwa,apakah saksi memiliki hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa,apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa,apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwaa.

4.       Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang saksi dalam keadaan sehat dan siap di periksa sebagai saksi.

5.       Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesua dengan agamanya

6.       Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya, lafal sumpah ipanu oleh hakimdan pelaksanaan sumpah di bantu oleh peugas juru sumpah

7.       Tatacara pelaksanaan sumpah yanglazim dipergunakan di pengadiailan negri adalah:

• Saksi dipersilahkan agak bediri kedepan
• Untuk saksi yang beragama islam ,cukup berdiri tegak.pada saat melapalkaan sumpah .petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepela saksi,untuk saksi yang beragama Kristen/katolik petugas membawakan injil(alkitab)disebalah kiri saksi pada saat saksi melapalkan sumpah,tangan kiri saksi diletakkan di atas injil dan tangan kanan saksi   di angkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk hurup “V” untuk yang beragama Kristen untukmengacungkan jari telunjuk,jari tegah dan jari manis untuk yang bragama katolik.sedangkan agama lainnya lagi,menyesuakan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan.
•  Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafl sumpahnya ata persetujuan hakim.
•  Lapal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut:”saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya  dan tiada lain dari yang sebenarnya.

8.       Setelah selesai,hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan memngingatkan saksi harus member keterangan yang sebenarnya sesua dengan apa yang di alaminya,apa yang dilihatnya atau apa yang di dengarnya sendiri,jika perllu hakim dapat mengingatkan bahwa apbila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat di tuntut karena sumpah palsu.hakim ketua mulai memeriksa saksi ddengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang di dakwakan pada terdakwa.kemudian hakim anggota,penuntut umum,terdakawa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan epada saksi.

9.       Pertanyaan yang di ajukan di arahkan untukmengungkap fakta yang sebenarnya sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

• Materi pertanyaan di arahkan pada pembuktian unsure-unsur yang didakwakan.
• Pertanyaan harus relevan  dan tidak berbelit-belit bahasa dan pehaman harus dipahami oleh saksi.
•  Pertanyaannya tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.
•  Peranyaan tidak boleh bersifat pengkualifasi delik.

10.     Selama menerima saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.

11.    Setiap kali saksi selesai memberikan keteranngan,hakim ketua menanyakan kepada terdakwa,bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut

2)      Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum.

• Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan  selama proses persidagan.
• Apabila terdakwa/penasehat hukummengatakan masih.maka tata cara pengajuan bukti-bukti sama dengan yang dikatakan oleh penunttut umum.
•  Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah di ajukan,maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

PEMERIKSAAN TERDAKWA:

1.  Hakim ketua memperrsilahkan pada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan
2. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju ursi pemeriksaan.
3. Hakim bertanya kepada terdakwa apakahterdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan.
4. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-beit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
5. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-perrtanyaan pada terdakwa di ikuti hakm anggota,penuntut umu dan penasehat hukum,majelis hakim menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut.
6.  Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan  saksi kecuali dalam hal sumpah.
7.  Apa bila terdakwa lebih dari satu dan di periksa secara brsama sama dlam satu perkara,maka pemeriksaan dilakukan satu perssatu secara bergiliran.apa bila terdapat ketidak sesuaian jawaban di antara terdakwa maka hakim dapat meng cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawaban terdakwa lain.
8. Setelah terdakwa telah selesai dipeiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua member kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk di ajukan pada             hari sidang berikutnya.

3.     Sidang Pembacaan Tuntutan Pidana , Pembelaan dan Tanggapan - Tanggapan

a.       Pembacaan tuntutan pidana (requisitor)

1. Setelah membuka sidang,hakim ketua menjelaskan bahwa acar sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana.selanjutnya hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini.
2. Apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana .maka hakim ketua memperilahkannya untuk membacakannya.tata cara pembacaannya sama dengan pembacaan tata cara pembacaan dakwaan.
3. Setelah selesai,penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana (asli)  pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehat hukum.
4.  Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi.
5. Hakim ketua bertanya  pada terdakwa/penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelan(pleidoo)
6.  Apabila terdakwa/penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mempersiapkan pembelaan.

b.    Pengajuan/pembacaan nota pembelaan(pleidool)

1.  Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan,jika terdakwa mengajukan pembelaan terhada dirinya,maka hakim menayakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya. 
2. Terdakwa mengajukan pembelaan:

•  Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain di catat oleh panitera kembali kedalam berita acara pemeriksaan,juga di catat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim.
• Apabila terdakwa mengajukkannya secara tertulis,maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.
• Setelah terdakwa mengajukan pembalaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya masalah pembelaaan terhadap dirinya kepada penasehat hukum,hakim ketua bertanya kepada penasehat hukum,apakah telah siap dengan nota pembelaannya.
• Apabila telah siap,maka hakim ketua segera mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakan pembelaannya.caranya sama dengan cara pengajuan eksepsi.
• Setelah selesai.maka naskah asli diserahkan kepada ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum.
•  Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum apakah ia akan mengajukan jawaban (tanggapan) terhadap pembelaan terdakwa/penasehat hukum (replik).
• Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa/penasehat hukum mak hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik.

c.    Pengajuan/pembacaan tanggapa-tanggapan(replik dan dupplik)

1. Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakannya. pembacaannya sama dengan pembacaan requisitor
2. Setelah selesai ,hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa /penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut(duplik)
3.  Apabila terdakwa/penasehat hukum telah siap dengan dupiknya maka hakim ketua segera mempersilahkan pada terdakwa/penasehat hukum untuk membacakannya.caranya sama dengan cara membaca pembelaan
4. Selanjutnya hakim ketua dapat member i kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi(rereplik)dan atass tanggappan tersebut terdakwa dan penasehat hukum juga di beri kesempatan untuk menagapai.
5. Setelah selesai,hakim ketua bertanya kepad pihak yang hair dalam persidangan tersebu,apakah hal-hal yang akan di ajukan dalam pemeriksaan.apabila penuntut umum,terdakwa/penasehat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup,maka hakim hakim ketua menyatakan bahwa “pemeriksaan dinyatakan di tutup”.
6.  Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan,oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang di tunda beberapa waktu.

3.    SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN

 

A. Kesimpulan