RANGKUMAN TENTANG AKUNTANSI PAJAK

Secara sederhana, pajak bisa diartikan sebagai kewajiban suatu warga negara kepada negara yang bersifat memaksa. 

Dalam hal ini, pajak jangan disamakan dengan retribusi yang langsung dapat diketahui manfaatnya setelah melakukan pembayaran. 

Namun, manfaat dari pajak ini lebih dari retribusi yang anda dapat peroleh secara jangka pajak misalnya untuk pembagunan fasilitas umum.

1.    Jenis-jenis pajak

Pajak berdasarkan pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu :

a.    Pajak pusat

Adalah yang menjadi hak pemerintah pusat. Pemungutan pajak dalam jenis pajak daerah ini adalah Dirjen pajak.

b.    Pajak penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang menjadi perhatian banyak pihak baik orang pribadi maupun badan usaha. Berikut beberapa jenis jenis pajak penghasilan :

-    Pajak penghasilan (PPh) pasal 21
-    Pajak penghasilan (PPh) pasal 22
-    Pajak penghasilan (PPh) pasal 23
-    Pajak penghasilan (PPh) pasal 26
-    Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29
-    Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2

c.    PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak pertambahan nilai merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, dll.

d.    Bea Meterai

Bea materai adalah pajak  yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek bea meterai. Misalnya, dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan, dll.

e.    Pajak Daerah

Selain jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat, ada pula pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Misalnya pajak bumi dan bangunan.

Berikut adalah beberapa langkah untuk pencatatan pajak :

1.    Pajak dicatat Akrual,
2.    Saat pembayaran pajak,
3.    Pajak kurang bayar,
4.    Pajak lebih bayar.

Beban pajak dilaporkan pula dalam laporan laba rugi setelah laba bersih sebelum pajak. Laporan ini diletakkan pada bagian akhir sebab belum dapat ditentukan jika laporan keuangan perusahaan khususnya laba rugi belum dihitung.

Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitun menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal.

Adapun pos-pos yang perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu :

1.    Sebab koreksi fiskal

a.    Perbedaan konsep penghasilan

Contoh :

-    Dividen yang diterima PT, Yayasan , Koperasi, BUMN/BUMD,
-    Sisa cadangan kerugian piutang di bank, leasing, dan asuransi.

b.    Perbedaan cara pengukuran penghasilan

Contoh : Penjualan diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli, tidak melohat apakah ada hubungan istimewa atau tidak.

c.    Perbedaan konsep biaya

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah semua pengorbanan ekonomis dalam rangka memperoleh barang dan jasa, tidak terbatas biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan saja.

d.    Perbedaan cara pengukuran biaya

Sama dengan cara pengukuran penghasilan, jika ada transaksi yang tidak wajar karena hubungan istimewa, transaksi tersebut harus dikoreksi.

e.    Perbedaan cara pembebanan atau alokasi biaya

Contoh :

-    Penyusutan, hanya dengan metode garis lurus dan saldo menurun dengan tarif yang telah ditentukan.

-    Pengakuan kerugiatan piutang hanya menggunakan metode langsung.

-    Penilaian persediaan hanya menggunakan metode rata-rata  dan FIFO.

f.    Adanya penghasilan yang kena pajak penghasilan secara final

Penghasilan yang dikenakan pajak secara final berarti telah diperhitungkan pajak penghasilannya.

2.    Jenis Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a.    Koreksi Fiskal Positif

FKP tif (Koreksi Fiskal Posi) adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak sehingga akan menambah kewajiban pajak bagi wajib pajak.

b.    Koreksi Fiskal Negatif

FKN (koreksi fiskal negatif) adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak sehingga akan mengurangi jumlah kewajiban pajak bagi wajib pajak.

3.    Pembuatan Koreksi Fiskal

Sebelum melakukan rekonsiliasi fiskal, perlu dipersiapkan format kertas kerjanya. Kertas kerja rekonsiliasi sebaaimana kertas kerja laporan keuangan berbentuk kolom-kolom untuk memandu pengurangan dan penambahan sesuai koreksi yang diperlukan.

Demikianlah Rangkuman IX Tentang AKUNTANSI PAJAK ini, semoga bermanfaat, terima kasih telah berkunjung...

BACA JUGA :

RANGKUMAN BAB VI LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Sumber bacaan buku, (Jumat, 24 Januari 2020) :

“BUKU SAKU AKUNTANSI EDISI PALING LENGKAP “ Oleh Penulis Ajeng Wind, S.E , Penerbit : Laskar Aksara . Hal : 203-227.

Sumber gambar :

pinterest (buzzfeed.com)  

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal (http://3.bp.blogspot.com)

Wallahu a'lam..